Santri Cendekia
Home » Dari Demokrasi Islami ke Demokrasi Muslim: Memahami Perubahan dalam Pemikiran Politik Islam (1)

Dari Demokrasi Islami ke Demokrasi Muslim: Memahami Perubahan dalam Pemikiran Politik Islam (1)

Pendahuluan

Tidak ada perubahan yang terjadi di dunia Islam di awal abad modern yang lebih fenomenal dari pada perubahan yang terjadi pada bidang politik. Perubahan yang berlangsung pada bidang ini bersifat abrupt (seketika) dan rapid (sangat cepat). Tiga peristiwa penting yang terjadi terutama pada abad sembilan belas dan awal abad dua puluh di dunia Islam yang cataclysmic (menjadi bencana besar) adalah: kolonisasi, kejatuhan Turki Usmani, dan kelahiran sistem negara bangsa. Tiga peristiwa pokok ini mengubah bukan hanya tatanan sosial, budaya, ekonomi, dan politik itu sendiri, tetapi juga cara berpikir umat Islam. Kita bisa menyebutnya sebagai pergeseran epistemik kolosal.

Peristiwa kejatuhan Turki Usmani adalah tragedi menyedihkan yang diratapi mayoritas umat Islam pada waktu itu. Mulanya, para ulama dan aktivis muslim masih bertahan untuk menyuarakan restorasi sistem khalifah. Ini berlangsung setidaknya sampai akhir dekade ketiga dari abad kedua puluh. Namun kemudian pelan-pelan suara ini menghilang, digantikan kesukarelaan tinggal dalam sistem negara bangsa, menyerap dan mengambil paradigma tata kelola pemerintahan yang lahir dari sejarah Barat. Para cendekiawan dan aktivis muslim memutuskan untuk mengalihkan konsentrasi mereka pada gerakan dekolonisasi, berjuang mengakhiri penjajahan Barat yang masih ada di depan mata.

Kemunculan sistem tata negara yang baru pasca berakhirnya kolonisasi kemudian mendorong para ulama untuk melakukan peninjauan ulang terhadap fikih siyasah yang lama. Muncullah satu genre baru dalam diskursus fikih Islam yang disebut dengan fiqh dusturi (fikih konstitusi) yang berupaya untuk mengintegrasikan konsep fikih siyasah lama dengan sistem politik yang baru. Mulai dekade 1950-an, dunia kepustakaan Islam dibanjiri oleh buku-buku tentang Islam dan sistem tata negara yang baru.

Konsep demokrasi sendiri pada awalnya dianggap asing, tetapi kemudian perlahan-lahan mulai diterima, walaupun tentu saja penolakan masih dapat dijumpai di segmen minoritas di kalangan umat Islam sampai hari ini.

Baca juga:  Fatih Seferagic; Jadi Hafidz Karena ‘Paksaan’ Ibu

Di antara respons penerimaan terhadap konsep demokrasi di kalangan aktivis muslim adalah apa yang disebut dengan demokrasi Islami. Secara esensi demokrasi Islami adalah paradigma memandang demokrasi yang tidak eurosentris dan liberal, melainkan pandangan yang berpijak pada perspektif Islam. Di kalangan peneliti, istilah yang relatif paling sering digunakan untuk melihat pandangan ini adalah “Islamisme” dan penganut nya disebut sebagai kaum Islamis (islamiyyun). Aspirasi utama kaum Islamis adalah penegakan syariah dan pendirian negara berbasis agama. Jadi mereka memanfaatkan medium dalam sistem demokrasi untuk tujuan dan aspirasi yang bersifat Islami.

Konsep Islamisme cukup lama bertahan di kalangan aktivis muslim, sampai kemudian pada era 2000-an para peneliti mengidentifikasi kemunculan satu tren baru yang disebut dengan pos-Islamisme. Para peneliti melihat bahwa ada kecenderungan departure (keberanjakan) dari Islamisme yang kaku menuju pos-Islamisme yang lebih pragmatis di kalangan aktivis muslim. Dalam gelombang baru ini, penekanan perjuangan politik Islam bergeser ke arah hak-hak individu, keragaman, dan realisme politik, ketimbang merawat angan-angan masa lalu.

Islamisme selain bertransformasi menjadi pos-Islamisme, ternyata juga bergeser ke bentuk yang lain. Seorang peneliti bernama Andrew March menyebut fenomena baru ini dengan istilah “demokrasi muslim” dan penyokongnya sebagai “demokrat muslim”. Konsep ini menurutnya muncul relatif belakangan, yaitu setelah fenomena Musim Semi Arab tahun 2011, khususnya di Tunisia, ketika kaum Islamis di negara ini berkompetisi di pemilu yang kontestasi ideologisnya sangat kental.

Dengan kata lain, konsep “demokrasi muslim” muncul dari kelompok Islam di tengah kompetisi beragam platform dalam suasana transisi dari periode politik yang otoriter. Konsep ini secara spesifik menurut March berasal dari seorang politisi dan teoretisi (pemikir) yang bernama Rasyid Ghanusyi. Jadi, “demokrasi muslim” adalah konsep yang unik karena lahir bukan dari neologisme (istilah baru) yang diciptakan para peneliti atau akademisi, seperti halnya konsep pos-islamisme, tetapi dari aktor muslim sendiri.

Baca juga:  Fikih-oriented Bukan Sesuatu yang Buruk

Pertanyaan yang muncul adalah: apa bedanya antara pos-Islamisme dan demokrasi muslim yang sama-sama telah beranjak dari Islamisme yang ketat? Menurut March dalam bukunya yang lain, The Caliphate of Man, pos-Islamisme itu politik pragmatis yang minus theological justification. Artinya, pergeseran dari Islamisme ke pos-Islamisme tidak lagi berpijak pada fondasi teologis. Jadi, pos-Islamisme adalah politik Islam yang sudah melampaui ideologi. Kata March, “post-Islamism” ought to be descriptions of political praxis rather than political philosophy”. Ini berbeda dengan konsep demokrasi muslim yang lahir dari pemikir muslim yang meletakkanya di atas pertimbangan teologis.

Seperti apa konsep demokrasi muslim yang baru muncul ini? Apa bedanya dengan konsep Islamisme atau demokrasi Islam yang muncul pada periode sebelumnya? Pertanyaan lainnya adalah bagaimana konsep ini lahir: apakah konsep baru ini muncul karena keterpaksaan atau secara suka rela dari aktor dan pemikir muslim? Bagaimana kita memahami fenomena demokrasi muslim ini secara teoretis?

Karya Andrew March

Tulisan ini disusun dalam rangka menguraikan pertanyaan-pertanyaan di atas. Saya secara khusus akan merujuk dan mengelaborasi buku yang ditulis oleh Andrew March yang berjudul On Muslim Demoracy yang terbit tahun 2023. Buku March yang diterbitkan oleh Oxford University Press ini memuat tulisan-tulisan Ghanusyi tentang hubungan demokrasi dan Islam yang diterjemahkan dari bahasa Arab dan diberi pengantar teoretis oleh March sendiri.

Hemat saya, March adalah penulis terbaik untuk isu politik Islam modern untuk saat ini. Ia adalah generasi terbaru yang melampaui tokoh-tokoh sebelumnya yang menulis tentang politik Islam, seperti Oliver Roy, Asef Bayat, Khaled Abou El Fadl, dan Wael B Hallaq. Analisanya lebih bernuansa, jauh dari kesan simplifikasi dan esensialis. Ia memiliki kemampuan abstraksi dan teorisasi sangat baik. Sekalipun background nya adalah political science (ilmu politik), ia memiliki kemampuan melihat politik Islam dari aspek sejarah intelektual, sehingga ia bisa menghubungkannya pada fikih siyasah klasik.

Baca juga:  Asas-Asas Maqashid Syariah Menurut Ibnu Taimiyyah

Karyanya yang sangat saya sukai adalah bukunya yang berjudul the Caliphate of Man di mana ia menjelaskan pandangan politik Ghanusyi dengan menelusuri evolusi pemikiran politik Islam dari konsep-konsep dalam turas, berlanjut ke periode Rasyid Rida, Sayid Qutb, Abul A’la al-Maududi, sampai Yusuf al-Qaradawi. Ia menunjukkan di mana pergeseran-pergeseran radikal telah terjadi dan dalam konteks apa, serta mengapa perubahan itu terjadi.

Argumen utama dari March dalam buku On Muslim Democracy ini adalah pemikiran politik Islam sebagaimana ditampilkan oleh Ghanusyi mengalami perubahan radikal dari wajah sebelumnya. Lingkungan politik Tunisia yang sangat heterogen dan kekhawatiran akan kegagalan seperti yang dialami oleh kelompok Islamis di Mesir menjadi faktor penting yang mendorong pergeseran radikal ini.

Setelah peristiwa Musim Semi Arab tahun 2011, gerakan politik Islam di Tunisia sebagaimana dipimpin oleh Ghanusyi bertransformasi menjadi kelompok yang menerima pluralisme dan kebebasan dalam maknanya yang paling luas. Bahkan menurut March, ada nuansa liberal dan pragmatis sekaligus dalam gagasan Ghanusyi. Penegakan syariah tidak lagi menjadi agenda utama dirinya dan partainya. Termasuk muncul pergeseran memaknai syariah lebih umum, yaitu sebagai rule of law (aturan hukum), bukan sebagai nilai-nilai Islam yang bersifat fiqhiyyah dan dasar negara.

Cara pandang baru ini juga tidak lagi memosisikan politik itu harus sempurna dan bersih dari keburukan (moral perfection), tetapi sebagai prosedur pengurangan keburukan (reduction of evil). Jadi artinya, berpolitik untuk meminimalisir kejahatan, bukan untuk mencapai kesempurnaan moral.

Sebelum saya menjelaskan apa itu demokrasi muslim lebih jauh dan apa bedanya dengan demokrasi Islami atau Islamisme, pada bagian selanjutnya saya akan terlebih dahulu menggambarkan tentang perkembangan mutakhir dari politik Tunisia dan biografi singkat Rasyid Ghanusyi.

Avatar photo

Muhamad Rofiq Muzakkir

Direktur Center for Integrative Science and Islamic Civilization (CISIC) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah

Tambahkan komentar

Tinggalkan komentar