Santri Cendekia
Home » Historifobia: Penyakit di Balik Buntunya Upaya Perdamaian di Bumi Palestina

Historifobia: Penyakit di Balik Buntunya Upaya Perdamaian di Bumi Palestina

Amerika Serikat baru saja memveto upaya PBB melakukan gencatan senjata di Gaza. Bagi negara kampiun Hak Asasi Manusia ini, krisis kemanusiaan di Gaza adalah harga setimpal untuk pembasmian Hamas. Para pendukung Israel, entah memang serius atau pura-pura, memang mempersepsikan agresi Israel ke Gaza sebagai upaya mempertahankan diri dari teror Hamas.

Tak heran jika mesin propaganda mereka terus-menerus membuat imaji tentang Hamas sebagai gerakan anti-Semit, Nazi modern, dan penduduk Gaza sebagai pendukung teroris.

Adapun motif perjuangan Hamas benar-benar dikesampingkan. Dunia dipaksa untuk melihat seluruh peristiwa ini mulai dari 7 Oktober 2023. Jikapun menengok ke masa lalu, maka memori ini akan dibuat lompat bermilenium lamanya ke masa Biblikal di mana orang-orang Yahudi masih menghuni tanah Kan’an; atau ke sebuah memori tak-relevan ketika orang-orang Yahudi dizalimi serdadu Nazi di Jerman.

Dalam politik ingatan ini, peristiwa maha penting yang menjadi kick off krisis kemanusiaan di Palestina dilupakan, dikesampingkan, dan bahkan dianggap tabu untuk dibicarakan secara serius. Politik lupa-ingat inilah yang disinggung oleh Illan Pappe dalam artiknya bertajuk Historiophobia or the enslavement of history: The role of the 1948 ethnic cleansing in the contemporary peace process. Artikel ini merupakan kelanjutan dari proyek Pappe untuk menjadikan ‘pembersihan etnis’ sebagai kerangka memahami persoalan Palestina. Berikut adalah ringkasan dari artikel tersebut:

Nakba: Bencana dahsyat yang disepelekan

Peristiwa Nakba pada tahun 1948 adalah poin awal yang sering terlupakan dalam sejarah konflik Israel-Palestina. Nakba, yang berarti “bencana” dalam bahasa Arab, menciptakan situasi sulit bagi jutaan warga Palestina yang dipaksa meninggalkan tanah air mereka. Historiografi Israel selalu menolak keterlibatan langsung mereka pada peristiwa ini. Namun dengan dibukanya arsip-arsip sejarah di sekitar tahun tersebut, mulai muncul kelompok new historian yang berhasil membuktikan keterlibatan sistematik para pendiri negara Israel dalam pembersihan etnis itu. Pappe adalah salah satu tokoh kuncinya.

Baca juga:  Kahanisme dan Pandangan Orang Israel terhadap Bangsa Arab-Palestina

Dalam konteks upaya perdamaian, menurut Pappe, penting untuk menyadari bahwa pengusiran besar-besaran ini tidak hanya menghancurkan kehidupan manusia secara fisik, tetapi juga menciptakan luka historis yang terus berdampak pada masyarakat Palestina. Namun, banyak negara Barat, terutama Amerika Serikat, seringkali mengabaikan aspek Nakba ini, mereduksinya menjadi peristiwa sejarah yang dianggap tidak relevan dalam meresolusi konflik.

Kurangnya perhatian terhadap Nakba menciptakan ketidaksetaraan dalam naratif sejarah dan mendiskreditkan kepentingan serta hak-hak rakyat Palestina. Kebijakan dan pendekatan yang mengabaikan peristiwa ini menghalangi pemahaman yang mendalam tentang akar konflik dan mengaburkan fakta sejarah yang penting.

Historifobia Menghalangi Upaya Perdamaian

Pengaburan sejarah ini merupakan bagian dari pola historifobia, yakni: penolakan untuk menerima fakta sejarah yang merugikan atau menyakitkan. Kondisi ini menciptakan resistensi terhadap dialog mengenai keadilan restoratif dan rekonsiliasi, karena pihak-pihak yang terlibat enggan menghadapi kebenaran sejarah yang mungkin menyakitkan. Dampak historifobia terasa secara nyata dalam berbagai upaya perdamaian yang telah dijalankan selama bertahun-tahun. Negara-negara penengah dan lembaga internasional, seringkali terjebak dalam realpolitik dan kepentingan politik, cenderung menghindari konfrontasi dengan sejarah Nakba.

Pappe mengingatkan bahwa sejauh ini telah ada beberapa upaya perdamaian yang dilakukan. Pertama adalah Perjanjian Oslo (1993), inisiatif damai Mesir (1977) yang diajukan oleh Presiden Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin, mencoba untuk mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina dengan memberikan otonomi internal bagi Palestina.

Pada 1991 dilakukan konferensi Perdamaian Madrid. Konferensi Perdamaian Madrid diadakan sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan damai antara Israel dan negara-negara Arab yang terlibat dalam konflik. Selain itu, ada pula upaya yang melibatkan Amerika Serikat: Amerika Serikat telah berperan sebagai mediator dalam upaya perdamaian antara Israel dan Palestina.

Baca juga:  Luka Palestina adalah Ujian bagi Semua Muslimin!

Menurut evaluasi Pappe, semua upaya perdamaian ini mampet sebab mereka yang duduk di meja perundingan—khususnya yang mewakili kepentingan Israel dan para mediatornya—selalu menyepelekan Nakba dan krisis pengungsi Palestina yang merupakan dampak langsungnya. Pembersihan etnis ini dianggap tidak relevan, bahkan dianggap sebagai beban masa lalu yang sebaiknya dilupakan untuk menuju ke masa depan yang lebih baik. Padahal, menurut Pappe, peristiwa inilah yang menjadi bara api intifada. Bara api yang telah terbukti tidak dapat dipadamkan oleh Israel dengan cara kekerasan.   

Solusi Perdamaian yang Adil Menurut Pappe

Menurut Ilan Pappe, solusi perdamaian yang adil memerlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan historifobia. Pertama, mengakui peran Israel dalam peristiwa Nakba adalah langkah penting untuk memulai proses perdamaian. Selanjutnya, dunia harus melihat tahun 1948 sebagai masalah hukum yang perlu dihadapi dengan kangkah hukum pula. Menangani 1948 sebagai masalah hukum dapat menciptakan dasar yang adil untuk negosiasi dan menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang akar konflik.

Secara praktis, pengakuan terhadap peran Israel sebagai pelaku dalam peristiwa Nakba akan mengantarkan pada proses keadilan restoratif. Mirip seperti yang diterapkan kepada Jerman setelah Perang Dunia II berakhir dan di Afrika Selatan setelah runtuhnya rezim apartheid.

Pendekatan yang dapat digunakan adalah melalui penggunaan pengadikan HAM internasional yang sudah ada untuk menangani litigasi dan gugatan yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan ketika Nakba. Salah satu cara untuk menerapkan keadilan restoratif adalah melalui litigasi yang berkaitan dengan operasi pembersihan etnis. Kerugian yang ditimbulkan dapat dinilai dalam berbagai aspek seperti jaringan sosial, karir, budaya, properti, dan lain-lain. Pendekatan ini telah digunakan dalam perjanjian reparasi antara Israel dan Jerman.

Baca juga:  Perlu Dibaca ! "The Tao of Islam" Kitab Relasi Gender dalam Islam

Dengan menerapkan keadilan restoratif, diharapkan konflik antara Palestina dan Israel dapat diselesaikan secara lebih adil dan memungkinkan proses rekonsiliasi yang lebih baik. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan karena resistensi dari beberapa pihak yang terlibat dalam konflik maupun mereka yang terlibat dalam upaya perdamaian.

Kesimpulannya, dengan mengakhiri historifobia, Pappe mendesak orang Israel untuk menyadari diri mereka sebagai penindas, bukan terus-menerus merasa sebagai korban. Namun kesadaran ini akan sulit sebab ada banyak konsekuensi yang harus mereka hadapi, baik materil—seperti tuntutan ganti rugi sebagaimana Jerman membayar ganti rugi pada korban Nazi—maupun non-materil, yakni hilangnya citra mereka sebagai bangsa yang tertindas dan harus membela diri.

Ayub

Mengejar impian sederhana, menjadi pecinta semesta.

Tambahkan komentar

Tinggalkan komentar