Islam, Makna Bencana dan Fikih Kebencanaan

Pembukaan

Bencana alam beruntun yang menimpa tanah air belakangan ini membuat frasa ring of fire kembali populer. Frasa itu dibicarakan seiring dengan keinsafan betapa kita hidup di atas gugus kepulauan yang menyimpan potensi-potensi peristiwa alam berbahaya. Namun keinsafan itu belum bisa benar-benar diterjemahkan menjadi kesadaran tanggap bencana yang efektif. Sebagian kalangan menyalahkan agama. Konon, “narasi azab” yang selalu digaungkan kaum beriman setiap bencana terjadi adalah wujud sikap fatalistik bahkan anti-sains (Abdusalam, 2018). Anggapan seperti ini akan mengarah pada peminggiran agama dalam wacana tanggap bencana. Meski mereka yang berpandangan sekular mungkin menginginkan itu, riset Gaillard dan Texier (2010) menunjukan bahwa dimanapun, agama tidak bisa dipisahkan dari respon masyarakat terhadap bencana.

Dalam skala global, ilmuwan mengakui pentingnya peran agama dalam manajemen resiko bencana, meski peran tersebut tak selalu positif. Di satu sisi kepasrahan yang ada dalam banyak agama bisa mengurangi sikap awas terhadap resiko bencana, sedangkan di sisi lain anjuran menolong sesama membuat faktor agama menjadi penting dalam pemulihan pasca bencana (Sun et al, 2018). Sejalan dengan tren global tersebut, studi Adiyoso dan Kanagae (2012) di Aceh menyimpulkan bahwa agama, dalam hal ini Islam, masih berperan sebatas sebagai penjelas dan penghibur pasca bencana dan minim dalam proses penanaman kesadaran siap-siaga bencana.

Kenyataan di atas meniscayakan perlunya perumusan tuntunan mitigasi dan pengelolaan resiko bencana berdasarkan ajaran Islam. Sebagai salah satu elemen ummat Islam di Nusantara, Muhammadiyah menawarkan Fikih Kebencaan untuk menjwab kebutuhan ini. Artikel ini banyak merujuk kepada produk ijtihad tersebut. Terma fikih di sini tentu tidak sebatas merujuk pada makna teknisnya, yakni diskursus hukum Islam. Fikih di sini merujuk kepada makna umumnya dalam al-Qur’an, yakni pemahaman yang benar terhadap agama. Seperti yang diamanahkan oleh Muhammad Abduh bahwa kaum beriman seharusnya menggali “fikih yang sebenarnya” dari al-Qur’an, yakni seperangkat tuntunan tentang semesta hidup mereka di dunia (Ridha, 1990). Untuk tujuan tersebut, perumusan Fikih Kebencanaan mengikuti metode istiqra ma’nawi (pembacaan induktif) yang dirumuskan oleh al-Syatibi. Metode ini berfungsi untuk menangkap makna utuh dari teks-teks partikular al-Qur’an dan Sunnah dalam suatu tema guna mengetahui semangat dan tujuan utama (maqashid) ajaran Islam terkait tema tersebut. Maka Fikih Kebencanaan dimulai dari nilai-nilai asasi (al-qiyām al-asāsiyyah) tentang bagaimana memaknai bencana dari sudut pandang Islam yang kemudian mendasari tindakan-tindakan praktis mitigasi

Memaknai dan Menanggapi Bencana

Salah satu peran penting agama dalam mitigasi bencana adalah membentuk pandang masyarakat terhadap peristiwa yang menimpa mereka. Kesiapsiagaan menghadapi dan kesanggupan menjalani bencana sangat ditentukan oleh pemaknaan masyarakat terhadapnya. Karenanya, penting sekali untuk memahami dengan baik konsep bencana dalam Islam.           Di dalam al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi, bencana disebutkan menggunakan beberapa istilah dengan konotasi berbeda.  Fitnah merujuk pada kekacauan sosio-politik (QS. 9:47), fasād menunjukan bencana sosial maupun ekologis (QS. 41:30), sedangkan nāzilah adalah bencana yang timbul karena skisma keagamaan (QS. 15: 90-91). Peristiwa alam destruktif diwakili oleh istilah halak (QS. 28:78), tadmir (QS. 17:16) dan tamziq (QS. 34: 18-19). Kedua sumber utama ajaran Islam tersebut mengajarkan bahwa bencana itu sangat beragam. Bencana tidak terbatas pada kerugian akibat peristiwa alam seperti erupsi atau tsunami. Kekeringan akibat sumber air dirusak alat-alat berat pelaku industri juga merupakan bencana. Bahkan penggemar sepakbola yang meninggal dikeroyok suporter tim lawan juga bencana. Dengan memahami ini, ummat akan melihat persoalan bencana dengan cakrawala yang lebih luas.

Kesemua istilah-istilah di atas berada dalam payung dua istilah umum yang cukup penting dalam pemaknaan bencana, yakni bala’dan mushibah. Dari rangkaian ayat yang menggunakan kedua istilah ini dapat disimpulkan kaidah fundamental berikut; memang setiap kejadian telah ditetapkan oleh Allah (QS. 57: 22-23), namun kerugian yang dialami manusia dalam kejadian tersebut adalah akibat perbuatannya sendiri (QS. 4: 79, QS. 40: 30), Allah akan mengangkat derajat mereka yang merespon tiap kejadian dengan tindakan terbaik dan tidak berputus asa (QS. 67: 2), sehingga bagi mereka, dibalik kerugian itu ada rahmat yang besar dari Allah (QS. 2: 155-156).

Konsep-konsep lain terkait bencana seperti adzab, muhasabah, taubat dan shabar semestinya difahami dalam kerangka uraian di atas. Dalam konteks kejadian yang terjadi di dunia, azab bermakna kesulitan yang ditimpakan kepada manusia sebagai teguran agar mereka bertaubat (QS. 32:21-22). Bila dikaitkan dengan bencana sosial misalnya, maka bertaubat tentu menyaratkan dihentikannya pola-pola relasi sosial rusak yang melahirkannya. Muhasabah pasca bencana tidak hanya berarti mengevaluasi dosa-dosa teologis atau tindakan amoral, tapi juga dosa ekologis, kecerobohan dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dan seterusnya. Sebab bahkan dalam peristiwa alam yang terjadi tanpa campur tangan manusia sekalipun, manusia memiliki kemampuan untuk mengurangi atau memperbesar resiko bencananya. Oleh karena itu, muhasabah adalah proses hazard assesment dengan memperhitungkan sumber bencana, kemungkinan terjadinya, dan data bencana di masa lalu. Dengan demikian, setiap perisitiwa yang terjadi merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas tanggap bencana  di masa depan

Menghadapi Bencana

Pemaknaan terhadap bencana dalam uraian sebelumnya memiliki kaitan erat dengan bahasan yang lebih luas seputar relasi manusia, semesta alam dan kemahakuasaan Allah. Para ulama telah menjelaskan bahwa meskipun semua peristiwa berada dalam kuasa mutlak Allah, dengan rahmat-Nya, ia mencipta peristiwa-peristiwa tersebut melalui pola-pola kausal yang teratur dan stabil sehingga bisa dipelajari (Zarkasyi, 2018). Kisah Dzulqarnain mengisyaratkan bahwa anugerah Allah berupa pengetahuan tentang kausalitas itu (sababā) adalah kunci untuk mengembangkan peradaban. Allah menganugerahkan ilmu pengetahuan tersebut sebagai bekal bagi manusia untuk menjalankan fungski khalifah di muka bumi. Maka dua konsep penting ini, sabab dan khilifah, adalah basis bagi pengamalan bagian lebih praktis dari Fikih Kebencanaan; kesiapsiagaan/mitigasi, tanggap darurat, dan proses pemulihan.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana bisa berupa tindakan pencegahan maupun mitigasi. Bencana yang timbul karena peran langsung manusia seperti konflik sosial maupun kerusakan ekologis seharusnya bisa dicegah dengan memaksimalkan fungsi amar ma’ruf nahhyi munkar. Tentu otoritas tertinggi di sini ada di tangan pemerintah. Adapun bencana yang timbul karena peristiwa-peristiwa alam, hingga saat ini hanya bisa dihadapi dengan pengurangan dan pengelolaan resiko atau mitigasi. Oleh karena itu, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan terkait kejadian-kejadian alam tersebut menjadi fardu kifayah; dalam suatu komunitas, wajib ada yang memilikinya. Otoritas ilmuwan-ilmuwan tersebut harus dihormati (QS. 21:7).

Melalui kisah Nabi Yusuf, Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa kebijakan pemerintah harus didasarkan pada ilmu tentang potensi bencana guna mengurangi resiko korban jiwa, mengurangi penderitaan dan mengurangi kerugian ekonomi. Mitigasi dilakukan dengan pendekatan struktural seperti membangun rumah dan sarana umum tahan bencana, maupun non-struktural seperti menghindari lokasi-lokasi yang rawan bencana. Karenanya, muhasabah dalam pengertian hazard assesment seperti dijelaskan sebelumnya adalah bagian penting dari mitigasi. Selanjutnya, mitigasi juga meliputi peringatan dini (early warning), dan kesiapan (preparedness) dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat ketika bencana menerpa (QS. 12: 47-49).

Ketika bencana memang telah terjadi, maka segala amal tanggap darurat harus dibangun di atas konsep khilafah. Salah satu derivasi pentingnya adalah prinsip saling tolong menolong (ta’awun) tanpa melihat latar SARA para korban (QS. 21: 107, QS. 76: 8). Prinsip ini penting guna menghindari eksploitasi korban bencana dengan kedok bantuan. Al-Qur’an menegaskan bahwa bantuan tidak boleh menjadi alat dalam menjalankan misi politik, golongan, bahkan penyebaran agama (QS. 76:9, QS. 2:264). Prioritas bantuan diberikan kepada yang paling terlemahkan oleh bencana (mustad’afin), seperti korban parah, anak kecil, perempuan, dan manula.

 Proses penyaluran bantuan harus transparan pada publik (QS. 9: 105). Namun demikian, berdasarkan hadis sahih, aib yang sekiranya membuat korban malu tidak boleh disebarluaskan. Ajaran Rasulullah ini menjadi basis penting etika jurnalisme bencana. Dalam proses tanggap darurat tersebut, pemerintah memang menjadi otoritas puncak, tapi tiap-tiap Muslim memiliki tanggung jawab melancarkan proses tanggap bencana. Tanggung jawab tersebut berhirearki dari level individu, keluarga, hingga komunitas. Hal ini didasarkan pada anjuran umum Rasulullah bahwa tiap Muslim adalah ra’in (penanggung jawab) atas urusan ummat ini, dari level individu hingga negara.

Tahap lanjutan setelah tanggap darurat adalah pemulihan atau recovery. Pijakan    penting dalam ajaran Islam terkait pemulihan adalah manusia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah apapun yang terjadi (QS. 12:87), sebab ia telah dikaruniai kapasitas untuk bangkit dan mengubah keadannya menjadi lebih baik (QS. 13:11). Dengan demikian, pihak yang tidak menjadi korban memiliki kewajiban untuk memelihara asa saudaranya yang terkena musibah. Harapan mereka dihidupkan melalui pemulihan kapasitas di sektor perumahan, infrastruktur, psiko-sosial dan ekonomi komunitas. Muhasabah dalam konteks ini lagi-lagi tak sekedar tentang dosa teologis dan amoralitas, tapi perhitungan dampak bencana sebagai bekal kegiatan pembangunan kembali (rebuilding).

Mengamalkan Fikih Kebencanaan

Beberapa tahun setelah riset awal mereka tentang peran Islam dalam kegiatan tanggap bencana yang disebutkan di awal tulisan tadi, Adiyoso dan Kanagae kembali meriset efek pengintegrasian ajaran Islam dan peran ulama dalam pendidikan tanggap bencana. Peneliti dari Institute of Disaster Mitigation of Urban Cultural Heritage Ritsumeikan University, Kyoto itu menyimpulkan bahwa ajaran agama dan pelibatan ulama dalam pendidikan mitigasi memiliki efek positif. Warga menjadi lebih termotivasi untuk menambah ilmu serta mengubah perilaku menjadi lebih tanggap bencana (Adiyoso dan Kanagae, 2017).

Al-Qur’an dan Sunnah tentu saja bukan buku manual teknis praktis tanggap bencana. Namu seperti yang ditegaskan oleh Imam al-Syafi’i, al-Qur’an dan Sunnah adalah petunjuk bagi semua problematika hidup manusia, hanya saja ada yang disampaikan dengan eksplisit (nash) ada pula yang secara implisit dan umum (jumlatan). Dalam kasus kedua, ijtihad manusialah yang menjadi penghubungnya ke tataran praktis. Uraian di atas menunjukan bahwa sumber utama ajaran Islam, al-Qur’an dan Sunnah, mampu menawarkan rambu-rambu esensial dalam tanggap bencana. Terkait persoalan yang sangat teknis, tangan dan pikiran ummat akan terbuka menerima inovasi teknologi dari mana saja, dan tentu saja menjadi giat mengembangkan miliknya sendiri.

Namun demikian, diperlukan adanya inisiatif dari pihak berwenang agar petunjuk wahyu ini bisa membimbing “ummat cincin api”. Dengan Fikih Kebencanaan, tanggapan pemerintah dan tokoh-tokoh kaum Muslimin terhadap bencana tidak lagi terbatas pada evaluasi moral dan pengumpulan dana bantuan. Tindakan-tindakan strategis semisal praktik tata kota, pengelolaan limbah industri, atau pembukaan lahan pemukiman baru bisa lebih berwawasan sadar bencana. Kesadaran itu pun tidak semata-mata muncul sebab takut tertimpa bencana, melainkan sebagai wujud pengamalan terhadap ajaran-ajaran al-Qur’an dan Sunnah.

Jika selama ini pendidikan mitigasi banyak dikembangkan dengan menggandeng kebijaksanaan lokal dalam maknanya yang nativis, maka sesungguhnya ajaran-ajaran Islam juga sangat layak dijadikan rujukan. Istilah-istilah al-Qur’an dan Sunnah terkait bencana di atas banyak yang telah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, bala’ dan mushibah misalnya. Dari perspektif Islamisasi Nusantara, penyerapan istilah-istilah itu tentu bukan sekedar peminjaman kata, melainkan sebuah proses pembentukan worldview Islam di alam Melayu-Nusantara ini (al-Attas, 1977). Maka mengamalkan Fikih Kebencanaan adalah bentuk revitalisasi pandangan alam Islam di bumi pertiwi. Sebuah pandangan alam yang jika diejawantahkan dalam amal tak hanya menguntungkan kaum beriman, tapi membawa rahmat bagi segenap anak bangsa.

Tulisan ini pernah dimuat di jurnal ISLAMIA harian Republika, dimuat di sini untuk kepentingan pendidikan.