AyubDilema Palsu: Bermoral tapi Menganggur
Pengangkatan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud memang sejak awal memunculkan tanggapan-tanggapan kritis. Dengan latar pebisnis muda, tidak bersentuhan dengan dunia pendidikan secara langsung, banyak yang khawatir bos Gojek itu akan semakin menyeret orientasi pendidikan kita ke pendidikan terkendali-pasar (market-driven education). Apa yang diajarkan, mau diapakan para murid-murid, semuanya tergantung selera industri. Pendidikan menjadi semata-mata mesin pendorong ekonomi. Banyak pula yang menampik kekhawatiran itu. Momen pembuktian tampak ketika Mendikbud meluncurkan paket kebijakan bertajuk Merdeka Belajar.
Merdeka Belajar mencakup beberapa kebijakan penting dari level pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Jika melihat implementasinya di level pendidikan dasar dan menengah program-program Merdeka Belajar ada baiknya, sebab hal-hal itu sesungguhnya sudah lama dikritisi, misalnya UN dan RPP guru yang terlalu “ribet”. Di tingkat perguruan tinggi (Kampus Merdeka), watak pendidikan berorientasi pada kebutuhan industri lebih kelihatan. Kemerdekaan dimaknaisebagai kemerdekaan bagi mahasiswa untuk mengembangkan set of skill yang sesuai dengan dunia kerja. Mas Menteri tampaknya fokus pada masalah “pengangguran terdidik” hal itu karena antara pendidikan dan pasar kerja, tidak ada link and match. Apa yang dibutukan industri dan pasar, tidak dipenuhi oleh institusi pendidikan, terutama perguruan tinggi sebagai pencetak sarjana yang seharusnya “siap pakai”. Maka, mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil mata kuliah (SKS) di luar program studinya, bahkan di luar kampus. Selain itu, kampus boleh mendirikan program studi baru asalkan sudah ada perjanjian dengan industri.
Sebenarnya, keinginan untuk membekali peserta didik, terutama mahasiswa, dengan set of skills yang tepat (match) dengan tuntutan dunia kerja adalah sesuatu yang harus diapresiasi. Bagaimanapun, pengangguran harus dikurangi. Namun janganlah ambisi mengurangi pengangguran dan menyediakan “tenaga siap pakai” mengorbankan aspek lain, dan lebih mendasar, dari pendidikan kita. Sebagaimana telah diamanahkan oleh para pendiri bangsa, lalu dikesplisitkan dalam No. 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional “bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
Jelaslah bahwa dalam paradigma pendidikan kita, kreatif dan mandiri saja tidak cukup, mereka perlu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini adalah konsekuensi dari pendidikan kita yang oleh undang-undang disebut “berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”. Jadi tanggap terhadap perubahan zaman bukan berarti harus meninggalkan agama. Sayangnya, ideal-ideal ini tampaknya tidak begitu menjadi perhatian. Di dalam Roadmap Pendidikan Nasional 2020-2035, ternyata kata agama tidak disebutkan sebagai acuan nilai. Dokumen penting itu bahkan cenderung berangkat dari data-data dari lembaga luar negeri yang tidak dikontekstualisasikan secara kritis dan cenderung mengabaikan keadaan sosio-kultural negeri sendiri (Saefudin, 2021). Belum lagi Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang tidak memasukan Pancasila dan Bahasa Indonesia di kurikulum perguruan tinggi. Meskipun untuk soalan ini, Mendikbud mengklarifikasi dan meminta direvisi.
Sesungguhnya, pilihan antara perbaikan moral dan agama dengan tuntutan link and match dunia kerja dalam pendidikan adalah sebuah dilema palsu. Cara berpikir dikotomis seperti ini ahistoris untuk konteks Indonesia, dan hanya muncul dari pandangan yang memang telah sekular sejak awal. Bukti bahwa hal ini adalah sebuah false dilemma ada pada diri tokoh penting pendidikan nasional, K.H. Amhad Dahlan. Kiai Dahlan menunjukan bahwa program pendidikan bisa berorientasi pada kemajuan, link and match, sembari tetap bernafaskan agama. Jaringan pendidikan yang beliau rintis telah berjasa melahirkan kelas profesional terpelajar dengan kesadaran nasional dan agama yang kuat. Generasi inilah yang turut aktif menggerakan roda revolusi kemerdekaan Indonesia.
“Merdeka Belajar” ala Kiai Dahlan
Jikalau boleh kita mendeskripsikan ijtihad dan jihad pendidikan Kiai Dahlan untuk negeri ini dengan istilah kiwari, mungkin “merdeka belajar” tepat untuk itu. Penggambaran ini bukan untuk tujuan parodi dari program Kemendikbud saat ini, tapi memang jika ditelisik, usaha pendidikan Kiai Dahlan berangkat dari spirit untuk memerdekakan. Siswa-siswi didikan beliau diajarkan makna kemerdekaan hakiki, diberikan kemerdekaan hakiki dalam menempuh pendidikan, dan hasilnya, mereka menjadi generasi pelopor yang mengantarkan kita menuju kemerdekaan. Untuk memahami dan mengapresiasi ijtihad pendidikan Kiai Dahlan dengan lebih baik, perlu kiranya untuk melihat kembali konteks sosio-historis panggung perjuangan beliau.
Suasana pendidikan di Nusantara di awal abad ke-20 ketika Kiai Dahlan merintis Muhammadiyah ditandai dengan dualisme sistem pendidikan yang terbilang. Pondok pesantren ketika itu tidak bisa menjadi sarana mobilitas sosial. Artinya, alumni pesantren tidak memiliki peluang untuk berkarir di sektor formal yang dikuasai sistem kolonial. Salah satu sebab pentingnya adalah beralihnya semua administrasi ke huruf latin dan Bahasa Belanda, sedangkan di pesantren para santri terbiasa membaca aksara pegon. Memang dibalik penggunaan pegon ini ada semangat perlawanan kultural pada ekspansi Belanda pasca perang Diponegoro (Fikri, 2014). Tapi sayangnya, santri menjadi kian tersingkir. Jika memakai istilah sekarang, tidak link and match dengan tuntutan pasar kerja. Ditambah lagi dengan anggapan bahwa sistem pendidikan moderen adalah sistemnya penjajah sehingga menirunya adalah bentuk tasyabbuh bil kufri.(Kaptein, 2015). Hal tersebut membuat kalangan Muslim perkotaan yang memiliki hasrat untuk memperbaiki taraf ekonomi lewat pendidikan enggan masuk pesantren.
Pilihan sekolah moderen bagi pribumi adalah sekolah pemerintah kolonial yang dibuka setelah era Politik Etis. Dari aspek karir sebenarnya sekolah kolonial in tidak begitu menjajikan juga. Sekolah-sekolah itu jelas hanya untuk memproduksi pegawai rendahan yang murah, serta tidak adanya rencana studi lanjut yang lebih sistematis bagi anak-anak pribumi (Nasution, 1983). Di sekolah-sekolah itu tentu tidak ada pengajaran ilmu agama. Bahkan, dalam sebuah artikel Suara Muhammadiyah terbitan 1922, H. Fachrodin, salah satu murid Kiai Dahlan, mengkritik keras kecendrungan pro-Zending dalam kebijakan pendidikan Idenburg. Penyedia pendidikan yang lain adalah sekolah-sekolah yang didirikan organisasi Kristen atau Katolik dengan ancaman akidah lebih nyata lagi. Salah satu kasus terkenal adalah Soegidjapranata yang awalnya mengaku hanya ingin sekolah dan tidak mau menjadi Katolik, pada akhirnya dia dibaptis juga di sekolah Van Lith (Van den End, 1999).
Kiai Dahlan pernah mengungkapkan keresahannya tentang fenomena ini dalam sebuah perbincangan dengan Abdul Karim Amrullah, ayah Hamka, di Yogyakarta tahun 1917. Solusi untuk masalah ini, menurut beliau, adalah dengan merintis pendidikan Islam model baru dengan manajemen yang teratur (Noer, 1973). Akhirnya, bersama dengan santri-santrinya, beliau merancang dan mengembangkan sebuah jaringan sekolah yang bisa menjadi jembatan karir di msaa depan, tapi juga menyediakan dasar akidah yang kuat. Islam tidak sekedar menjadi pelajaran tambahan, tapi menjadi etos penggerak sekolah-sekolah itu.
Dengan kreatif Kiai Dahlan membuat kurikulum yang memerdekakan. Siswa-siswinya bisa mempelajari ilmu-ilmu moderen sebagai Muslim yang taat dan bertanggung jawab. Semangat keislaman ini juga berjalin kelindan pula dengan semangat kebangkitan nasional. Meski awalnya ada penentangan, tapi pada akhirnya, kalangan santri mendukung beliau dengan penuh. Kiai Haji Amir misalnya, beliau adalah santri dari KH. Hasyim Asy’ari, KH. Munawir Krapyak dan Syaikh Mahfudz Termas yang kemudian menjadi sponsor utama HIS met de Qur’an milik Muhammadiyah di Kotagede (Nakamura, 2017).
Kiprah Muhammadiyah dengan sekolah-sekolahnya yang bersifat terbuka ini memberikan alternatif kepada warga pribumi dan turut mendorong pergerakan nasional. Menurut Mitsuo Nakamura, ada tiga sumbangsih utama sekolah-sekolah Muhammadiyah yang pada 1930-an telah menyebar di hampir setiap kota besar Hindia Belanda. Pertama memperkuat kesadaran keindonesiaan dalam konteks Islam. Kedua, menyebarkan ideologi Islam reformis. Ketiga, mempromosikan penyebaran pengatahuan-pengetahuan praktis dan sains modern. Sebuah rumusan di Betawi tahun 1936 menunjukan visi pendidikan Kiai Dahlan yang memerdekakan: pertama, mendidik manusia yang alim; kedua, memiliki sikap mental pejuang; ketiga, kesejahteraan jasmani dan rohani; keempat, mengembangkan keterampilan-keterampilan, kemandirian yang dapat bermanfaat untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat (Arifin, 2016).
Akhirnya, dari ijtihad dan jihad pendidikan Kiai Dahlan, kita belajar bahwa mengejar ketertinggalan ilmu dan teknologi bukanlah alasan untuk meninggalkan agama. Pendidikan memang perlu membekali keterampilan kerja relevan, tapi yang terpenting adalah menanamkan sikap hidup yang baik. Program pendidikan beliau telah terbukti berhasil. Alumni-alumninya yang mungkin sudah jutaan itu telah, masih, dan akan terus turut andil memelihara negeri tercinta ini. Mas Menteri yang katanya siap untuk belajar darimana saja itu, sangat patut belajar dari beliau. Jika hendak mencari tokoh pendidikan nasional dengan visi “merdeka belajar”, salah satunya tentu Kiai Dahlan. Semangat Kiai Dahlan kini melembaga lewat Muhammadiyah, maka segala sikap kritis (dan dukungan) Muhammadiyah pada peta langkah pendidikan kita berangkat dari niat baik. Dari spritit “Dahlaniyyah”. Maka sungguh kerdil jiwa mereka yang malah menyalahartikannya sebagai manufer bermotif politik apalagi keungan. Orang-orang seperti itu perlu didik, dibuat lebih berbudaya. Wallahu a’lam.
Muhamad Rofiq Muzakkir
Misbah Ardhi
Tambahkan komentar