Santri Cendekia
Home » Perubahan Fikih dan Usul Fikih dalam Kajian Sosial Humaniora (2)

Perubahan Fikih dan Usul Fikih dalam Kajian Sosial Humaniora (2)

Pada bagian sebelumnya saya telah menggambarkan kontribusi teoretis dan argumen utama dari Junaid Quadri. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang siapa Syaikh Muhammad Bakhit al-Mutii dan khususnya bagaimana pembaruan fikih dan usul fikih ia lakukan.

Syaikh Bakhit dan Bukunya Irsyad Ahlil Millah

Siapa sebenarnya syaikh Bakhit? Sebagaimana telah disinggung di bagian awal, nama ini kurang populer, baik dalam memori kaum awam maupun para peneliti, terutama jika dibandingkan dengan nama tokoh reformis seperti Abduh dan Rida. Tetapi sebenarnya ia seorang ulama yang peranannya sangat signifikan pada masanya.

Bakhit al-Mutii lahir di propinsi Asyut tahun 1854 dan wafat tahun 1935 di Kairo, tahun yang sama dengan tahun Rasyid Rida wafat. Ia memiliki karir yang cukup panjang, terutama sebagai hakim agama di berbagai propinsi di Mesir. Ia misalnya pernah menjadi kepala pengadilan agama di Alexandria selama lima tahun antara tahun 1907-1912. Selama itu pulalah ia secara rutin bolak balik naik kereta untuk mengisi kuliah di Kairo. Ia kemudian diangkat menjadi mufti Mesir tahun 1914.

Bakhit al-Mutii cukup produktif. Perhatian intelektualnya merentang dari isu teori politik (di mana ia menulis buku yang membantah Ali Abdur Raziq), kalam sampai fikih. Ia bahkan pernah menulis buku terkait dengan sains, khususnya astronomi, dan kesesuaiannya dengan al-Quran dan Hadis. Buku tersebut berjudul Tawfīq al-Raḥmān li al-Tawfīq bayna mā Qālahu ʿUlamāʾ al-Hayʾa wa-bayna mā jāʾa fī al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥa wa Āyāt al-Qurʾān.

Selama periode menjadi hakim agama di Alexandria, Bakhit al-Mutii menulis buku berjudul Irsyad Ahl al-Millah fi Itsbat al-Ahilla yang menjadi obyek penelitian Quadri dalam disertasinya yang kita bahas dalam tulisan ini.

Buku ini berawal dari pertanyaan dari seorang imam masjid di kota Rankut, India, bernama Abdul Hayy yang bermazhab Hanafi. Pertanyaan nya berbunyi: apakah laporan rukyatul hilal yang disampaikan melalui telegraf dapat diterima untuk memulai awal bulan hijriyah?”

Pertanyaan ini kelihatannya simpel dan mudah untuk dijawab bagi pembaca awam di zaman modern. Tapi kita perlu meletakkan diri kita hidup di awal abad dua puluh di masa penjajahan. Ini sesungguhnya pertanyaan yang dilematis pada masa itu dan sebenarnya memiliki bobot epistemik. Secara implisit di balik pertanyaan ini sebenarnya ada pertanyaan yang berbunyi: bagaimana umat Islam memahami kemoderenan? Bagaimana memahami perkembangan teknologi yang sebelumnya belum pernah ada dan sekarang diperkenalkan oleh bangsa penjajah? Sejauh mana teknologi modern bisa digunakan dan sains bisa dipakai dalam beragama?

Bakhit al-Mutii menjawab “ya boleh” untuk pertanyaan tersebut. Namun sebagai seorang jurist, jawaban tersebut tentu harus tetap berpijak pada tradisi mazhab Hanafi dan berlandaskan pada konsep usul fikih yang tepat. Bagaimana Bakhit al-Mutii membaca ulang usul fikih agar dapat mengakomodir perkembangan teknologi ini? Pada bagian selanjutnya akan saya jelaskan tentang hirarki mujtahid dalam pandangan Bakhit.

Pandangan Usul Fikih Bakhit

Untuk memuluskan penerimaan hisab dan teknologi modern berupa telegraf, Bakhit mengajukan proposal peninjauan ulang terhadap hirarki ijtihad dalam mazhab Hanafi. Bakhit dalam hal ini memvalorisasi (mengunggulkan) konsep ijtihad yang sebenarnya masih relatif tabu di kalangan ulama mazhab. Secara teknis, yang ia lakukan adalah memotong hirarki mujtahid mazhab Hanafi dan menyederhanakannya hanya menjadi dua tingkatan.

Baca juga:  Fikih-oriented Bukan Sesuatu yang Buruk

Dalam hal ini, konsep ijtihad yang tidak terikat dengan tabaqat yang terlalu kompleks yang digagas oleh Bakhit al-Mutii, kata Quadri, dipengaruhi oleh Rida, lawan debatnya sendiri. Jadi alih-alih mengambil posisi yang diametral dengan Rida, Bakhit justru terperangkap pada cara berpikir interlocutor-nya.

Saya ingin memberikan catatan di sini terkait bagaimana Quadri menarasikan konsep ijtihad Rida. Menurut Quadri, Rida mengajukan gagasan penghapusan mazhab fikih dan meletakkan tindakan ini sebagaimana creative destruction (penghancuran yang kreatif). Tindakan ini menurutnya dilakukan dengan membongkar bangunan fikih yang rumit yang tersusun dalam kitab-kitab hawasyi dan ta’liqat (komentar-komentar dan penjelasan-penjelasan) yang selama ini menjadi penciri mazhab itu sendiri.

Kesalahan Quadri hemat saya adalah ketika ia menggambarkan keinginan Rida untuk menghapuskan mazhab fikih. Kesalahan ini sebenarnya tipikal peneliti ulama tradisionalis, hemat saya. Quadri dalam hal ini mengikuti Wael Hallaq yang cenderung exaggerate (melebih-lebihkan) dalam menggambarkan Rida sebagai tokoh yang destruktif dalam karir perkembangan usul fikih. Kenyataannya, Rida sebenarnya menganjurkan membaca bangunan fikih secara lebih pragmatis atau utilitarianis. Bagi Rida, setiap mazhab fikih bisa dibaca dan dimanfaatkan, tetapi tidak perlu terlalu ketat mengikat diri pada satu mazhab tertentu.

Narasi Hallaq yang berlebihan ini sebenarnya telah dikritik oleh peneliti lain. Anda bisa membaca misalnya buku berjudul Rethinking Islamic Legal Modernism: The Teaching of Yusuf al-Qaradawi karya Ron Shaham, khususnya bab kesatu. Dalam berbagai kesempatan saya juga telah sering menyinggung bahwa tokoh seperti Hallaq lebih pas dikategorikan kaum natifis, yang memandang perubahan sebagai intrusi negatif dari Barat. Saya akan kembali sekali lagi ke tokoh ini di akhir tulisan ini.

Sekarang kembali dulu ke pandangan Bakhit al-Mutii. Ia dalam kitab Irsyad Ahlil Millah menyusun ulang kriteria mujtahid dalam mazhab Hanafi. Kata Quadari, inilah sebenarnya pengaruh tidak langsung dari Rida. Alih-alih mengikuti seruan Rida untuk tidak bermazhab, Bakhit al-Mutii malah memotong ‘jalur birokrasi’ saja, tetapi ia tetap mengggunakan retorika yang sama, yaitu ijtihad. Bakhit tidak mungkin mem-bypass mazhab Hanafi secara keseluruhan, karena mazhab menjadi komitmen epistemiknya dan telah menjadi tradisi intelektual Islam turun temurun.

Dalam bagian appendix kitab Irsyad Ahlil Millah, Bakhit mengikuti pandangan al-Marjānī, ulama mazhab Hanafi dari Rusia, yang menyingkirkan tabaqat mujtahid yang disusun oleh Aḥmad b. Sulaymān al-Rūmī, yang dikenal sebagai Ibn Kamāl Pāshā, salah satu ulama terkenal Hanafi di zaman Ottoman. Ibnu Kamal Pasha menyusun hirarki ulama fikih mazhab Hanafi menjadi tujuh tingkatan.

Bagi Bakhit dan al-Marjani, mujtahid hanya ada dua jenis. Yang pertama adalah mujtahid absolut (mujtahid muṭlaq) yang “memiliki penguasaan penuh atas hukum, berpandangan jauh ke depan, dan mampu mengambil keputusan secara mandiri.” Tipe mujtahid kedua adalah apa yang mereka istilahkan sebagai “mujtahid fi al-mazhab,” yaitu seorang ahli hukum yang mempunyai wawasan dan sikap bijaksana. Ia mengambil teks-teks imam Abu Hanifah sebagai uṣūl (prinsip) dan membuat pendapat fikih (furūʿ) dari prinsip-prinsip pokok tersebut. Sekalipun berijtihad, pada kenyataannya, ia adalah seorang mujtahid dalam beberapa masalah saja, tidak dalam semua masalah.

Baca juga:  Tadabbur Al-Lahab (Bag. 3)

Selain dua kelompok di atas, oleh Bakhit dan Marjani, yang lain dikategorikan sebagai non-mujtahid. Ia mengakui bahwa kategori non-mujtahid ini sangat luas. Di dalamnya ada banyak orang yang berbeda-beda level dalam pemahaman mereka terhadap syariah.

Memang Bakhit tidak secara eksplisit menyebut posisi dirinya di mana dalam dua kategori mujtahid di atas. Tampaknya ia secara implisit melihat dirinya berada di posisi mujtahid fi al-mazhab. Namun demikian, pemotongan hirarki yang terlalu panjang ini, kata Quadri, ia gunakan untuk menunjukkan kedekatannya jaraknya dengan mujtahid mutlak atau Abu Hanifah. Ini artinya, Bakhit, di hadapan lawannya debatnya seperti Rida, ingin mengatakan bahwa ia juga melakukan ijtihad, tetapi ia melakukannya di dalam tradisi mazhab Hanafi.

Pandangan Bakhit yang meringkas hirarki ijtihad ini cukup berani sebenarnya untuk ukuran tradisi mazhab Hanafi pada masanya. Ulama besar mazhab Hanafi yang lain, Ibnu Abidin (w. 1836), yang hidup hanya satu abad sebelum dirinya, bahkan masih mengakui tujuh tingkatan yang dibuat Ibnu Kamal Pasha dan terang-terangan hanya meletakkan dirinya di level ketujuh atau level terendah. Jadi, Ibnu Abidin tidak merasa perlu untuk membesar-besarkan kapasitasnya sebagai mujtahid di level yang tinggi. Di level bawah pun tidak mengapa. Ini sesungguhnya bisa dipahami karena perdebatan tentang ijtihad pada periode Ibnu Abidin belum seberapa tajam seperti halnya yang terjadi di zaman Bakhit.  Bagi Ibnu Abidin, tujuh tingkatan ijtihad ini harus dirawat dan diikuti secara prosedural. Yang paling otoritatif dan mengikat untuk diikuti baginya justru adalah ulama pada tingkatan terakhir, karena inilah proses sejarah alami yang telah bergulir. Bahkan ia mengatakan, jika imam mujtahid Abu Hanifah hidup di zaman sekarang, ia akan mengikuti teknikalitas dan hirarki ini atau mengikuti pendapat ulama yang hidup belakangan.

Bagi Ibnu Abidin, fikih itu bukan soal penambahan pendapat baru, tetapi soal mengikuti norma-norma historis yang sudah ada sebelumnya. Fikih bukan soal berijtihad secara kreatif tetapi soal ketaatan pada hirarki dan tatanan yang sudah ada. Oleh karena itu, tugas yang datang belakangan adalah hanyalah mengikuti garis-garis pemikiran dari generasi sebelumnya. Fikih menurutnya yang diwarisi umat Islam generasi belakangan sudah matang, canggih, komprehensif, dan mapan di generasi terdahulu. Semua jawaban untuk pertanyaan yang baru (hawadith al-khalaiq) sudah ada jawabannya di dalam karya yang ada, baik secara langsung maupun secara implikatif.

Menurut Quadri, dalam konteks tradisi bermazhab seperti yang dipraktekkan oleh Ibnu Abidin di atas lah, Bakhit sebenarnya menulis. Kepada cara berpikir seperti inilah, Bakhit mengajukan perubahan sudut pandang. Dalam hal ini, Bakhit menggugat paradigma predictability of history (bahwa sejarah telah memprediksi semuanya) dan kepercayaan bahwa mazhab Hanafi pada masa lalu telah sangat matang untuk memuat perjalanan sejarah ke depan.

Baca juga:  Asas-Asas Maqashid Syariah Menurut Ibnu Taimiyyah

Bakhit melihat dirinya hidup di zaman yang disifati oleh perubahan-perubahan yang dahsyat dan terus-menerus yang menuntut para ulama untuk menyikapinya secara kreatif. Dari isu telegraf dan ilmu hisab, Bakhit ingin menunjukkan bahwa umat Islam hidup di zaman disrupsi. Ruang sosial dan budaya telah bergeser sangat signifikan dan menuntut dilakukannya ijtihad yang tidak harus secara ketat mengikuti preseden yang kompleks dari masa lalu. Bagi Bakhit, para ulama zaman modern tidak perlu merasa inferior dibandingkan ulama yang hidup di masa lalu.

Pandangan Fikih: Penggunaan Hisab untuk penentuan Awal Bulan Islam

Bagaimana pandangan Bakhit tentang isu fikih? Bagaimana gagasan perubahan ia ajukan dalam bidang ini? Isu yang menjadi fokusnya dalam kitab Irsyad Ahlil Millah adalah persoalan penggunaan ilmu hisab. Terkait dengan ini, ia berpendapat bahwa hisab boleh digunakan untuk menentukan awal bulan, tetapi tidak wajib.

Pendapat ini tampaknya kurang revolusioner jika dilihat hari ini. Tapi memahami Bakhit sekali lagi sebenarnya harus melihat perjalanan sejarah mazhab Hanafi ke belakang. Sebelum Bakhit, Ibnu Abidin yang menjadi otoritas terpercaya mazhab Hanafi, masih memegang satu keyakinan bahwa awal bulan hanya bisa ditentukan dengan rukyah atau istikmal (penggenapan bilangan bulan). Menurut Ibnu Abidin dalam Tanbīh al-Ghāfil wa al-Wasnān ʿalā Aḥkām Hilāl Ramaḍān, hisab bersifat zhanni dan sebaliknya rukyat bersifat qathi.  Bertentangan dengan ini, bagi Bakhit, hisab itu qathi.

Bagaimana strategi diskursif Bakhit untuk memuluskan pendapat ini yang bertentangan dengan pakem mazhab Hanafi? Apa yang Bakhit lakukan sangat menarik. Ia justru mengutip argumen dari mazhab lain, khususnya mazhab Syafii. Jadi dengan demikian, kecendrungan bermazhab secara pragmatis sebenarnya juga sudah dapat diidentifikasi pada pemikiran Bakhit, bukan hanya pada tokoh reformis seperti Rida.

Bakhit secara berulang-ulang mengutip nama seperti al-Subki yang berasal dari mazhab Syafii yang menulis al-Alam al-Mansyur fi Istbat al-Syuhur. Bahkan melampaui pikiran al-Subki, Bakhit berpendapat bahwa hisab dapat digunakan untuk menentukan, bukan hanya menegasikan rukyah. Selain al-Subki, ia juga mengutip al-Qusyairi. Ulama Syafii dari generasi awal yang ia kutip untuk memberikan otoritas dan legitimasi pada pendapatnya adalah Ibnu Suraij.

Terakhir, pendapatnya yang paling jauh melampaui tradisi mazhab Hanafi adalah mengenai sebab masuknya bulan baru. Menurut Bakhit, yang menjadi sebab adalah ilmu tentang keberadaan bulan, bukan rukyat itu sendiri. Jadi ia menafsirkan kata syahida dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 285 sebagai pengetahuan tentang masuknya bulan, bukan rukyat itu sendiri. Rukyat hanyalah metode, bukan sebab masuknya bulan. Menurut Bakhit, pengetahuan tentang masuknya bulan ini dapat diperoleh dengan ilmu hisab yang jelas akuratnya, dibandingkan dengan rukyat yang potensial untuk salah.

Avatar photo

Muhamad Rofiq Muzakkir

Direktur Center for Integrative Science and Islamic Civilization (CISIC) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah

Tambahkan komentar

Tinggalkan komentar