Santri Cendekia
Home » Sikap Muhammadiyah di Pemilu 2024: Politik Kebangsaan atau Kebisuan?

Sikap Muhammadiyah di Pemilu 2024: Politik Kebangsaan atau Kebisuan?

Hampir seluruh anggota Muhammadiyah sepakat, bahwa Persyarikatan menjunjung tinggi politik kebangsaan. Politik yang bukan sekadar politik praktis dan pragmatis. Tentu hal ini bukan berarti membuat anggota Muhammadiyah anti politik praktis, melainkan politik praktis hanyalah salah satu cara untuk mempraktekan nilai-nilai politik kebangsaan dalam Muhammadiyah. Maka ketika politik praktis tersebut tidak sesuai dengan nilai politik kebangsaan, siapapun yang mendaku Muhammadiyah, harusnya anti dengan cara itu, malu untuk bergabung, apalagi mendukung hal tersebut.

Salah satu contoh dari politik kebangsaan dapat dilihat dari keberanian elit Muhammadiyah pada masa reformasi untuk berbicara soal “suksesi kepemimpinan” ketika penguasa pada saat itu memiliki power sedemikian kuat, menguasai hampir semua elemen pemerintahan, dan kekuatan militer yang seluruhnya ada di tangan Presiden Soeharto.

Tapi Muhammadiyah merupakan salah satu elemen masyarakat yang tidak gentar dengan kekuatan itu. Muhammadiyah berani, karena nilai politik kebangsaan yang dijunjung tinggi bukan sekadar “omon-omon” dan teori besar belaka. Demi Indonesia terbebas dari KKN dan pemimpin diktator, suksesi kepemimpinan harus dilakukan.

Pemilu tahun 2024 ini, lagi-lagi bangsa kita diuji dengan sesuatu hal yang mirip-mirip pada masa itu. Beda kasus, tapi mirip. Tahun ini Muhammadiyah (dan seluruh elemen masyarakat) diuji kembali untuk membuktikan bahwa Politik Kebangsaan kita, bukanlah sekeadar omongan besar belaka. Kali ini Politik kebangsaan kita harus dimanifestasikan sebagai sebuah gerakan untuk jangan memilih orang yang dengan semena-mena merusak tatanan hukum dan etika berbangsa demi ambisinya untuk berkuasa.

Berbeda dengan masa reformasi, perjuangan kita seharusnya cenderung lebih mudah, karena kita tidak perlu “mengamputasi“ sang penguasa, tapi kita cukup mencegah agar yang bersangkutan tidak berkuasa. Lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan?

Baca juga:  Peduli dengan Palestina, tapi tidak dengan Rohingya? Aneh!

Tidak perlu gelar Profesor dan PhD untuk memahami mana calon yang dimaksud tersebut. Mereka yang nuraninya tidak buta dan hatinya tidak sakit, bisa melihat dengan begitu jelas siapa yang merusak tatanan hukum dan etika demi hasratnya berkuasa. Kalau dalam bahasa Al-Quran, barangkali hal ini cocok dengan QS al-Baqarah ayat 171:

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

Mereka tuli, bisu dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti.

Sebenarnya, para pendukungnya tahu, bahwa apa yang dilakukan calonnya adalah sesuatu yang amat salah. Tapi mereka memilih pura-pura tuli. Mereka juga memilih pura-pura buta karena ingin berkuasa. Dan ketika diingatkan, mereka menolak ajakan itu semua. Di hatinya semacam ada penyakit (maradh) yang menghalangi mereka untuk menjauhi hal yang salah. Sebagaimana QS al-Baqarah ayat 10:

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.

Tahun politik ini, Muhammadiyah diuji untuk berbicara. Lebih dari itu, Muhammadiyah punya kewajiban untuk berbicara. Bukan sekadar cari aman dengan alasan netral, apalagi demi alasan pragmatis agar Muhammadiyah bisa dapat “apa” ketika si dia berkuasa. Yang seperti ini, sangat tidak Muhammadiyah sekali.

Bagi Muhammadiyah (seharusnya) berlari sebagai pengikut Musa AS lebih mulia daripada duduk tenang sebagai mentrinya Fir’aun. Tidak usah baper. Saya tidak sedang menyamakan Anda (yang tersinggung) dengan Firaun dan pengikutnya. Tapi, saya cuma bilang, lebih baik hidup tertindas karena bersuara tentang kebenaran, daripada berdiri tegak di barisan kezaliman. Dan ya, jika Anda masih tersinggung dengan kalimat tersebut, maka barangkali memang Andalah yang saya maksud dengan “sedang berada di barisan kezaliman“.

Baca juga:  Ramadhan 2020: Tuntunan dari Muhammadiyah (Sebuah Catatan dari Mark Woodward)

Soal siapa yang terbaik dalam pemilu kali ini, kita bisa berdebat panjang. Tapi soal siapa yang “merusak hukum” dan “melanggar etika”, hampir semua kita sepakat. Jangankan pendukung pasangan calon lain, pendukungnya sendiri tidak bisa membantah fakta tersebut. Alih-alih membantah, dalih yang digunakan justru kalimat semisal “hal itu sudah lumrah terjadi“.

Tulisan ini bukanlah tulisan kampanye agar Anda “memilih siapa”. Tapi tentang “Anda jangan memilih siapa”.

Dan terakhir, apakah Anda pernah melihat film The Dictator (2012)? Di situ ada scence di mana sang pemeran utama (Sang Diktator) mengadakan lomba lari (Anda bisa lihat di youtube jika belum tahu). Tapi, karena ambisinya untuk menang, dialah yang memegang pistol sebagai tanda lari dimulai. Dan dengan pistol itu, dia tembak kaki para pesaingnya. Dan demi memecahkan rekor dunia terbaru dalam lomba lari, apa yang dia lakukan? Pemegang tali tanda garis finish, berlari ke arah dia. Bukan dia yang berlari ke arah tali tanda finish. Dia ikut lomba tapi demi harus menang, maka segala cara dihalalkan. Kalau tidak bisa menang dengan aturan, maka sikat saja aturanya!

Anda yang menonton pasti akan tertawa karena lucu. Tapi di lubuk hati terdalam tetap akan mengatakan: “Siapa orang waras yang mau mendukung peserta lomba seperti itu?“

Well…

Alda Yudha

Muallimin Yogyakarta, Univ. Al-Azhar, UIN Sunan Kalijaga, UII Yogyakarta || Saat ini jadi Mahasiswa PhD Frankfurt Goethe University

Tambahkan komentar

Tinggalkan komentar