Santri Cendekia
Home » Sistem Pendidikan di Israel Sengaja Hapus Sejarah Arab-Palestina

Sistem Pendidikan di Israel Sengaja Hapus Sejarah Arab-Palestina

Pada akhir 1800-an, gerakan nasionalis Zionis dikembangkan oleh sekelompok intelektual Yahudi di Eropa dengan tujuan mendirikan negara Yahudi di Palestina. Zionisme didasarkan pada premis bahwa Palestina adalah wilayah yang secara eksklusif milik orang Yahudi karena keberadaan mereka di tanah tersebut pada zaman Alkitab.

Gerakan Zionis menggambarkan Palestina sebagai ‘tanah tanpa orang, untuk orang tanpa tanah’ (Masalha, 1997), dan imigran Zionis ke Palestina sebagai para perintis yang datang untuk menaklukkan lingkungan yang tidak ramah, dan membuat gurun tandus menjadi subur. Gagasan tentang wilayah kosong digunakan untuk membenarkan kolonisasi Zionis, dengan orientasi yang menghilangkan kemanusiaan terhadap populasi asli, yang mengarah pada delegitimasi mereka sebagai suatu bangsa yang berhak atas tempat tersebut (Masalha, 1997).

Sejak awal kemunculannya, gerakan Zionis bertujuan mencari dan mendapatkan dukungan dari kekuatan kolonial Eropa, dan yang paling menonjol adalah Inggris. Pada tahun 1947, organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk membagi Palestina menjadi dua negara, satu Yahudi dengan 56 persen wilayah (di mana Yahudi mencakup 51 persen populasi dan memiliki 10 persen tanah), dan satu Arab, dengan 42 persen wilayah; meskipun pada saat itu Arab Palestina mewakili lebih dari 67 persen total populasi Palestina (Hadawi, 1991; Lustick, 1980).

Arab Palestina asli menolak rencana pembagian tersebut, dan segera setelah Inggris menarik diri, menyerahkan konflik yang belum terselesaikan ke PBB pada tahun 1948, kepemimpinan Zionis mendeklarasikan kemerdekaan Israel sebagai negara ‘Yahudi’ dan ‘demokratis’. Negara-negara Arab mendeklarasikan perang terhadap negara Yahudi. Namun naas, pasukan Israel mengalahkan Arab, dan pada saat gencatan senjata, mereka telah mengambil alih 77 persen tanah Palestina.

Tujuan dan Sasaran Pendidikan Publik di Israel

Banyak negara yang menganggap diri mereka sebagai demokrasi liberal, dan memiliki populasi pribumi dan minoritas di bawah yurisdiksi mereka, namun kenyataannya entah secara sengaja atau tidak sengaja justru condong terhadap monokultural dalam formulasi dan penyediaan layanan pendidikan. Analisis terhadap kebijakan pendidikan Israel menunjukkan bahwa ini umumnya merupakan pendekatan dalam pendidikan publik Israel. Pendidikan swasta Zionis / Yahudi sudah berkembang baik di Palestina sebelum pembentukan negara Israel pada tahun 1948, dan setelah pembentukannya, dan tampaknya terus merumuskan dan mengembangkan sistem pendidikannya seolah-olah itu “negaranya” yang hanya berisikan orang Yahudi.

Undang-Undang Pendidikan Negara Israel 1953 menentukan tujuan berikut untuk sistem pendidikan: (1) mendidik berdasarkan nilai-nilai budaya Yahudi dan pencapaian ilmu pengetahuan, cinta tanah air dan kesetiaan kepada negara dan bangsa Yahudi (2) praktik kerja pertanian dan kerajinan (3) pelatihan perintis dan berjuang untuk masyarakat yang dibangun atas kebebasan, kesetaraan, toleransi, bantuan timbal balik, dan cinta manusia (Mar’i, 1978, hal. 50).

Baca juga:  Deklarasi Jerusalem 2006: Gerakan Gereja Melawan Zionisme Kristen

Lebih dari 50 tahun telah berlalu sejak diberlakukannya undang-undang ini, tujuan dalam UU tersebut masih saja menjadi pusat kebijakan pendidikan publik Israel saat ini. Meski undang-undang itu sempat diubah pada tahun 2000, namun nyatanya israel senantiasa mempertahankan tujuan pendidikan yang menekankan nilai-nilai, sejarah, dan budaya Yahudi, sementara di sisi lain mengabaikan nilai-nilai, sejarah, dan budaya Palestina (Adalah, 2003). Tujuan pendidikan yang didefinisikan secara sempit ini yang berbicara kepada identitas tiga perempat siswa negara tersebut sementara mengabaikan seperempat lainnya yang terus dipertegas dalam diskursus resmi tentang pendidikan di Israel.

Pada Juni 2001, Menteri Pendidikan israel, Limor Livnat, mengatakan bahwa dia ingin melihat “tidak ada satu anak pun di Israel yang tidak mempelajari dasar-dasar pengetahuan dan nilai-nilai Yahudi dan Zionis” (Fisher-Ilan, 2001, hal. 4B). Kementerian Pendidikan menerapkan tujuan-tujuan ini melalui program unit kurikulum yang disebut dengan “100 Konsep Dasar”. Konsep yang mulai diperkenalkan oleh sekolah menengah pada tahun ajaran 2004/05 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2004). Meski daftar “100 Konsep Dasar” dikembangkan terpisah untuk sistem pendidikan Yahudi dan Arab, mereka sebagian besar mempertegas status subordinat Arab Palestina di Israel.

Satu pertiga dari konsep tersebut didedikasikan untuk warisan, dan daftar lain untuk sistem sekolah Yahudi secara umum. Sepertiga dari konsep warisan bagi sistem pendidikan Yahudi berjudul, “Konsep Warisan Yahudi”, sedangkan daftar untuk sistem sekolah Arab berjudul, “Konsep dalam Warisan Arab untuk Sektor Arab”, kualifikasi yang menunjukkan bahwa mereka tidak penting atau relevan untuk sektor lain (masyarakat Israel).

Daftar 34 item untuk sekolah Yahudi mencakup konsep-konsep luas yang mencakup sejarah dan agama Yahudi kuno, serta hari libur nasional seperti Purim, Hari Kemerdekaan, Hanukah, dan Hari Yerusalem. Daftar ini juga menyoroti nilai-nilai sosial seperti penghormatan terhadap orang tua dan guru sebagai bagian dari warisan budaya Yahudi. Sebaliknya, daftar 34 item untuk sekolah Arab mencakup konsep dari agama Muslim dan Kristen, memberikan pandangan umum tentang masing-masing agama tersebut. Daftar ini juga mencakup konsep umum lainnya yang mencerminkan budaya Arab, seperti pasar Arab, keramahtamahan, kedermawanan, dan tenda. Namun, daftar ini tidak mencakup konsep-konsep sosial yang lebih luas seperti penghormatan terhadap orang tua dan guru, seolah-olah nilai-nilai ini unik dan hanya diperuntukkan bagi budaya Yahudi dan tidak ada dalam budaya Arab.

Daftar berikutnya dalam program “100 Konsep Dasar” untuk sekolah Yahudi berjudul “Konsep Zionis.” Daftar ini mencakup 33 item yang berhubungan dengan gerakan Zionis, tokoh-tokoh penting Zionis atau Israel modern, “perang Israel”, gelombang imigrasi sebelum dan setelah pendirian negara, serta lembaga yang erat kaitannya dengan Zionisme, seperti Museum Holocaust dan militer Israel. Di sisi lain, daftar paralel 33 item untuk sekolah Arab berjudul “Konsep Zionis untuk Sektor Arab” dan mencakup konsep yang sama dengan daftar Yahudi, dengan beberapa pengecualian. Daftar ini mencakup nama-nama tiga warga negara Arab Israel dan juga pusat untuk Kebudayaan, Masyarakat, Pemuda dan Olahraga Arab-Yahudi yang mengadakan pertemuan sosial non-politik antara Arab dan Yahudi.

Baca juga:  Hoax dan Penyakit "Outrage Addiction"

Yang mencolok adalah bahwa tidak ada satu pun sebutan bagi siswa Yahudi atau Arab tentang sejarah bangsa Palestina, konsekuensi yang mereka alami sebagai hasil dari pemenuhan aspirasi Zionis melalui pendirian Israel atau gerakan nasional Palestina. Sebaliknya, siswa Arab Palestina diharuskan, bersama dengan siswa Yahudi, untuk menghafal daftar fakta dan angka sejarah Zionis.

Bagian terakhir dari “100 Konsep Dasar” untuk kedua sistem sekolah berjudul “Konsep dalam Demokrasi Israel”. Ini berisi item-item kemanusiaan yang luas (misalnya, hak asasi manusia, Konvensi Jenewa, Hak Anak, pluralisme, humanisme) untuk kedua kelompok, ditambah dengan item yang kurang inklusif seperti yang mendefinisikan Israel sebagai “Negara Yahudi dan Demokratik,” Undang-Undang Pengembalian (yang hanya berlaku untuk imigrasi dan hak pengembalian Yahudi), bendera dan lagu kebangsaan (keduanya adalah simbol asal agama Yahudi).

Sistem pendidikan Arab di Israel telah dan terus diatur oleh sejumlah kriteria politik yang tidak melibatkan Arab Palestina dalam formulasinya (Al-Haj, 1995; Mar’I, 1978; Swirski, 1999). Sementara Undang-Undang Pendidikan Negara 1953 sangat menekankan pengembangan identitas dan nilai-nilai Yahudi, tidak ada tujuan paralel yang pernah diatur untuk pendidikan Arab di Israel, meskipun pada tahun 1970-an dan 1980-an ada beberapa upaya yang dilakukan oleh komite yang dipimpin oleh pendidik Yahudi (Al-Haj, 1995).

Minoritas Palestina juga tidak pernah diberikan kontrol otonom atas sistem pendidikan mereka atau diperbolehkan menentukan tujuan, sasaran, dan kurikulum mereka. Meski sistem sekolah Arab memiliki kurikulum terpisah, kurikulum ini dirancang dan diawasi oleh Kementerian Pendidikan israel, di mana hampir tidak ada pendidik atau administrator Arab yang memiliki kekuatan pengambilan keputusan.

Meskipun Bahasa Arab digunakan sebagai bahasa pengajaran di sekolah israel, hal ini tidak mencerminkan pengakuan dan penyesuaian terhadap keberagaman budaya. Dengan kata lain, hanya karena Bahasa Arab digunakan, ini tidak berarti bahwa pendidikan tersebut secara otomatis menjadi multikultural atau mewakili perspektif dan kebutuhan dari komunitas Arab Palestina. Freeland (1996) mengatakan bahwa pendidikan multikultural sejati melibatkan kontrol dari komunitas pribumi atas pendidikan mereka sendiri dan adanya interaksi antarbudaya yang sesungguhnya.

Jika ditilik secara praktis, bahasa Arab sendiri sifatnya alternatif dan berlandaskan “reconnaissance” atau “pengintaian” Menurut Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan, Ronit Tirosh, siswa Yahudi merasa antagonis terhadap bahasa Arab. Tirosh menyatakan bahwa:

Baca juga:  “Israhell B4bi!”: Panduan Membenci Kolonialisme Sejak Dini

“[Bahasa Arab] adalah bahasa yang diidentifikasi dengan populasi yang membuat hidup Anda sulit dan membahayakan keamanan Anda. Meskipun demikian, siswa memahami bahwa mengetahui bahasa Arab membantu mereka melihat kehidupan di Israel melalui mata orang Arab…Kami telah mempertimbangkan untuk menjadikan bahasa Arab sebagai mata pelajaran wajib untuk kelulusan, tetapi kami menyimpulkan bahwa jika kurang dari 10 persen siswa belajar secara sukarela, akan mustahil untuk memaksanya pada siswa lainnya.” (Lev-Ari, 2003)

Seorang administrator Yahudi tingkat tinggi dalam sistem pendidikan menggambarkan realitas tersebut sebagai berikut: “…kepala sistem pendidikan Arab tidak memiliki otoritas atau anggaran, dia bahkan tidak pernah berkata apa-apa di pertemuan. Di antara kami, kami menyebutnya sebagai ‘tanaman’ (simbolis). Wakilnyalah yang seorang pria Yahudi yang yang sejatinya menjalankan departemen” (Golan-Agnon 2005, hal. 207).

Ini sangat bertentangan dengan sistem sekolah agama Yahudi di israel, yang memiliki otonomi penuh, baik secara fisik maupun administratif. Artinya, mereka memiliki kontrol penuh atas kebijakan pendidikan mereka sendiri, termasuk menentukan tujuan dan sasaran pendidikan (Adalah, 2003; Mar’i, 1978; Swirski, 1999).

 

Referensi:

Adalah Report (2003). Education Rights – Palestinian Citizens of Israel. Shafa’amr: Adalah the Legal Center for Arab Minority Rights in Israel.

Al-Haj, M. (1995). Education, Empowerment and Control: The Case of the Arabs in Israel. State University of New York: Albany, NY.

Fisher-Ilan (2001). Livnat’s lessons, Jerusalem Post, June 19.

Freeland, J. (1996). The Global, the National and the Local: Forces in the Development of Education for Indigenous Peoples – The Case of Peru. Compare, 26, pp.167-195.

Golan-Agnon, D. (2005). Inequality in education and discrimination against Palestinian Arab students in Israel. In D. Champagne and Abu-Saad, I. (eds.) Indigenous and Miniority Education: International Perspectives on Empowerment. Beer Sheva: Negev Center for Regional Development, Ben-Gurion University of the Negev, pp.201-214.

Hadawi, S. (1991). Bitter Harvest: A Modern History of Palestine (4th edition), New York: Olive Branch Press.

Lev-Ari, S. (2003). Know thy neighbor: The study of Arabic, Arab culture and the Koran could improve life in Israel, HaAretz, Feb. 26.

Lustick, I. (1980). Arabs in the Jewish State: Israel’s Control of a National Minority. University of Texas Press: Austin.

Mar’i, S. (1978). Arab Education in Israel. Syracuse University Press: Syracuse, New York.

Masalha, N. (1997). A Land without a People: Israel, Transfer and the Palestinians. London: Faber and Faber.

Swirski, S. (1999). Politics and Education in Israel: Comparisons with the United States. New York: Falmer Press.

Aabidah Ummu Aziizah

Alumni Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah dan FAI UMY

Tambahkan komentar

Tinggalkan komentar